JURNAL MONGONDOW | Barometer Informasi Totabuan Barometer Informasi Totabuan
JurnalmongondowNet-Sulawesi Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan dari Instrumen Investasi Publik” bersama MPR RI bertempat di Aula C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (19/11/2025)
Acara tersebut di hadiri ole Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, Ketua Badan Anggaran MPR RI, Melchias Marcus Mekeng, Deputi Komisioner OJK Eddy Manindo Harahap serta Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie. Diskusi dipandu langsung oleh potkes ternama Akbar Faizal.
Gubernur YSK Saat sambutan pada acara tersebut menyampaikan obligasi faktor utama solusi keterbatasan fiskal daerah.
“ Dengan konsep ini masyarakat dapat berinvestasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah ” ujarnya Gubernur YSK
Hal senada juga di sampaikan Melchias Marcus obligasi daerah harus menjadi strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus membuka peluang investasi publik.
“ Namun Transparansi dan akuntabilitas wajib untuk tetapkan agat obligasi daerah tidak menimbulkan risiko fiskal baru,” Tegasnya.
Begitu juga dengan Eddy Manindo dirinya menjelaskan, obligasi daerah akan diterbitkan dengan mekanisme hapir sama dengan obligasi korporasi, meski demikian terkait dengan pengawasan harus di perketat. Dana yang muncul dari hasil penerbitan obligasi wajib digunakan untuk proyek yang bermanfaat langsung ke masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas publik. “ Regulasinya dipersiapkan dengan baik agar penerbitan obligasi daerah tetap transparan dan akuntabel,” ujat Eddy. Rektor Unsrat, Prof. Sompie, menekankan bahwa keberhasilan obligasi daerah bergantung pada kepercayaan publik. “Transparansi laporan keuangan dan keterlibatan akademisi dalam pengawasan akan menjadi kunci,” ujarnya. Obligasi daerah dipandang sebagai instrumen baru untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik, terutama di wilayah yang membutuhkan sumber dana segar tanpa bergantung penuh pada APBN. Sulut sendiri tengah menggenjot pembangunan infrastruktur pariwisata dan konektivitas antarwilayah, sehingga dinilai cocok menjadi pilot project penerbitan obligasi daerah. Meski demikian, edukasi publik tetap diperlukan agar masyarakat memahami risiko sekaligus manfaat dari investasi obligasi daerah.(*)
